Dekolonisasi, Perundingan, Referendum, dan Pengakuan Kedaulatan, adalah proses yang harus di dorong dalam proses perjuangan bangsa Papua.
Dalam proses perjalanan panjang perjuangan bangsa Papua selama 57 Tahun yang menjadi polemik di dalam internal perjuangan bangsa Papua adalah Terkait suatu proses yang sedang di dorong oleh para pejuang Bangsa Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dalam artikel ini saya ingin merangkaikan Suatu tahapan proses yang harus di dorong Oleh seluruh pejuang Bangsa Papua, agar kita tidak salah paham lagi dalam mendorong tahapan proses penyelesaian status politik bangsa Papua sesuai dengan mekanisme yang perlaku di Perserikatan Bangsa-bangsa mana yang benar dan proses, sehingga tidak ada pemahaman lagi bahwa proses mana yang salah dan proses mana yang benar, saya percaya bahwa proses yang di dorong oleh semua pejuang Bangsa Papua merupakan benar adanya, sehingga kembali kepada semua pejuang untuk membuat sebuah perspektif bersama dalam merangkai Semua tahapan proses penyelesaian status politik bangsa Papua dimaksud di atas. Bila kita tidak membuat suatu perspektif bersama, maka kecemburuan terhadap setiap proses yang dorong oleh setiap pejuang akan selalu menjadi suatu polemik internal yang menghambat proses penyelesaian status politik perjuangan bangsa Papua, dan dengan mudah kita akan di kotak-kotakan oleh pemikiran sentimen dan egoisme pribadi dan kelompok, sehingga rakyat Papua Barat menjadi korban sia-sia.
Yang perlu kita lakukan sekarang adalah Semua pejuang saling mengakui satu sama lain di antara pejuang agar kita membangun sebuah pemahaman bersama dalam merangkai Semua tahapan proses penyelesaian status politik bangsa Papua yang di dorong oleh seluruh pejuang, baik itu diplomat, sipil, dan militer Papua Barat.
Hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mendorong proses penyelesaian status politik bangsa Papua menurut pemahaman saya sebagai berikut:
# pertama sejarah merupakan langkah kita berpijak untuk mendorong proses perjuangan bangsa Papua keseluruhan belahan dunia untuk mendapat dukungan internasional, karena fakta sejarah masa lalu dan realitas penindasan yang di lakukan oleh pihak penguasa kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua Barat merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menyakinkan internasional, sehingga kita mendapat dukungan solidaritas masyarakat internasional.
solidaritas masyarakat internasional telah mengantarkan kita pada forum-forum nonformal dan formal, sehingga perjuangan kita pun mendapat dukungan dan kepercayaan dari berbagai lembaga internasional dan negara-negara pendukung.
# kedua perjuangan kita belum dipadukan dalam sebuah perspektif bersama tentang sejarah, ideologis, dan proses menuju penyelesaian status politik bangsa Papua sesuai dengan mekanisme yang berlaku forum-forum internasional (PBB), sehingga selalu terjadi kesalah pahamanan dalam proses yang di dorong oleh individu dan kelompok.
# ketiga pejuang bangsa Papua secara strategis belum menyusun atau rangkai secara baik Terkait tahapan proses penyelesaian status politik bangsa Papua sesuai dengan mekanisme internasional yang berlaku, terutama perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kita mudah di pengaruhi Oleh pemikiran-pemikiran penguasa pemanggu kepentingan kapitalisme asing maupun Kolonialisme Indonesia, sehingga kita sering salah gunakan mekanisme internasional, sebenarnya kita sadar bahwa proses mana yg kita dahulukan agar semua proses bisa berjalan baik,Tetapi yang ada masing-masing mempertahankan argumentasi terkait proses yang di dorong, sehingga saling klaim- mengklaim kelompok ini benar dan kelompok itu yang benar.
# keempat apa bila selama semua pejuang Bangsa Papua dengan rendah hati kita tidak mendudukkan masalah secara baik dan tidak merangkai proses penyelesaian status politik bangsa Papua secara bersama-sama dalam sebuah perspektif bersama sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa di PBB maka selalu kita akan hadapi tantangan terus.
#. Kelima cara yang sederhana adalah Proses yang di dahului Oleh pejuang Bangsa Papua, baik di luar negeri maupun di dalam negeri adalah Lobi negara-negara sebanyak mungkin untuk memenangkan vote di UN (PBB), karena PBB terdiri dari Negara-negara anggota PBB yang tunduk pada mekanisme yang berlaku di Forum PBB, maka negara juga yang akan memenangkan vote di PBB.
setelah kita menang vote di UN secara otomatis sengketa atau masalah status politik bangsa Papua menjadi agenda UN, bila sengketa Papua Barat menjadi agenda UN maka proses selanjutnya adalah bagaimana UN mendorong isu Papua Barat ke komite 24 atau dekolonisasi, atau ke Mahkama internasional (ICJ).
ketika agenda Papua Barat sudah di dorong ke komite 24 atau di daftarkan ke komite dekolonisasi maka Indonesia sebagai negara penjajah tidak akan tinggal diam tetapi Indonesia akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan Papua Barat di dalam bingkai NKRI, Sehingga di saat seperti itulah Negara-negara pendukung atau PBB akan mendesak Indonesia dan Papua Barat untuk duduk di meja perundingan.
Dalam proses perundingan itu Indonesia sebagai negara penjajah tetap mempertahankan NKRI harga mati dengan otonom khusus seluas-luasnya bagi provinsi Papua dan Papua Barat Tetapi pejuang dan rakyat Papua Barat mempertahankan Papua harga mati dengan pengakuan kedaulatan Bangsa Papua.
Dalam proses perundingan kedua belah pihak mempertahankan argumentasi masing-masing, maka pihak ketiga atau pihak netral (PBB) akan memberikan opsi tengah atau solusi tengah sesuai dengan mekanisme demokrasi internasional yang berlaku untuk menyelesaikan pertikaian politik antara Indonesia dan Papua Barat adalah referendum. Referendum merupakan suatu cara demokratis yang berlaku dalam mekanisme internasional atau PBB untuk menyelesaikan masalah status sengketa politik di suatu wilayah yang bersengketa dengan demikian status politik bangsa Papua pun akan mengikuti proses yang berlaku, sehingga kita perlu rangkaikan tahapan proses penyelesaian sengketa politik yang berlaku di PBB ini dengan baik agar kita tidak keliru lagi dalam proses yang kita dorong.
Tetapi hal yang perlu di perhatikan dalam proses perundingan berlangsungan apakah nilai tawar proses perundingan itu siapa punya apakah Indonesia punya nilai tawar sangat besar atau Papua Barat punya nilai tawar yang sangat benar. Contoh kasus Kanaky juru Runding Kanaky sangat lemah sehingga Prancis dengan mudah memasukkan penduduk imigran dalam proses referendum di Noumea sehingga Prancis Menag, sama hal juga nasib Bangsa Papua Bila tim juru Runding kita lemah akan alami hal yang sama.
ketika proses di atas terjadi entah mau pengakuan atau referendum harus ada barkening politik di dalam negeri supaya proses bisa terjadi seperti apa yang kita harapkan atau impikan, bila tidak demikian maka kita paksakan proses di tengah jalan berarti kita sedang mengalami jalan buntu, karena yang akan menentukan hasil akhir dari semua proses Bangsa Papua adalah rakyat Papua Barat.
sebelum melangkah lebih jauh mari kita evaluasi diri kita masing-masing terkait rumah tangga kita dulu, rumah tangga kita belum atur baik baru bicara di depan Publik internasional seperti seorang jagoan itu siapa saja bisa buat atau lakukan, yang paling fatal lagi itu jangan sampai rumah tangga kita sedang di ambil alih oleh penguasa kolonial Indonesia dengan berbagai cara, rakyat Papua Barat sedang terhegemoni dengan hegemoni kolonial dari pada rakyat sipil Papua Barat terhegemoni dengan perjuangan bangsa Papua.
Semua ini bisa terjadi hanya karena tidak ada kesepahaman bersama dalam proses yang kita dorong dan tidak ada saling mengakui kesalahan satu sama lain di antara pejuang sehingga selalu saja menjadi polemik internal perjuangan bangsa Papua.
Analisis sederhana saya buat berdasarkan pembacaan pribadi
Postingan: KETUA UMUM KNPB PUSAT
[ Tuan. Agus Kossay ]
Editor: KNPB SEKTOR KOTEKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar